Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan

Penelitian sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. [newline]Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka. Untuk itu, pansus akan menganalisa strategi tepat dalam penanggulangan pandemi,” kata Legislator PKS itu. Menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung pembelajaran Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa dan membuat kebijakan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, kreatif dan memiliki jiwa kewirausahaan. Relokasi tersebut bakal dilakukan seiring dengan peningkatan kapasitas Bandara SSK II yang mencapai 4 juta penumpang setiap tahunnya. Film Selesai yang digarap selama sekira 7 hari itu sukses mengkisahkan rumah tangga dengan bumbu perselingkuhan.

Menganlisa ekonomi

Pada sisi lain, negara hukum Pancasila memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. Secara tidak langsung, investasi jalan tol akan menimbulkan efek penggandaan berupa berkembangnya sektor-sektor lain yang akan mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, kualitas sumber daya, penerimaan pemerintah daerah hingga perkembangan wilayah. Secara sederhana pendapatan whole suatu negara dapat dicermati dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai, sebagai suatu ukuran kuantitatif atau proses peningkatan kapasitas produksi, yang diwujudkan dengan peningkatan pendapatan nasional dalam suatu tahun tertentu.

Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan berdasarkan UUD dan hukum perundangan yang berlaku dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

Demikian juga dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis, maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Pembangunan sistem hukum nasional diharapkan lahir produk hukum yang demokratis, yaitu tercapainya keadilan, ketertiban, keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan dan ketenangan.

Hal ini makin nyata dengan adanya berbagai komitmen utang baru dari ADB, IDB dan Bank Dunia serta pemerintah jepang dan Australia, dalam berbagai mekanisme dan program. Sebagaimana dapat disimak dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah – 2009, pemerintah sejak semula sudah merencanakan untuk menekan quantity subsidi dari 6,7 persen Produk Domestik Bruto pada 2004, menjadi hanya zero,three persen PDB pada 2009. TNI/Polri akan menyalurkan bantuan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha, sekaligus mengecek kesesuaian data yang diisi saat pendaftaran sebelumnya. Untuk pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan tersebut, dapat berupa Tanda Terima dari Penerima Bantuan (pemilik warung/PKL dll.) dan disertai dengan foto/dokumentasi yang memadai. Setelah pelaksanaan penyaluran bantuan, TNI/Polri akan merekap datanya dan mengisi form laporan sederhana untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk Usaha Mikro atau Super Mikro yang sifatnya casual (misalnya warung, PKL, lapak jajanan, dll.) sebesar @Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro yang terdampak Level 4, yang akan disalurkan oleh TNI/Polri.

Selain itu, penutupan tempat wisata juga berpengaruh pada para pekerja yang juga mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata, terutama pekerja sektor informal yang penghasilannya tidak tetap. Selain itu, penurunan tersebut juga dipicu oleh keberhasilan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi kerakyaratan berbasis UMKM. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah UMKM dan nilai aset serta nilai omsetnya . Peningkatan tersebut berdampak positif pada kenaikan persentase penguasaan pendapatan pada 40% Kelompok Masyarakat Berpendapatan Menengah dari 34,eighty two persen menjadi 37,46 persen .

Didorong oleh penandatanganan Letter of Intent dengan IMF, pemerintah memprivatisasikan berbagai sektor yang seharusnya menjadi State Obligation. Industri hulu hingga hilir produksi pertanian Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pertanian besar. Salah satu contohnya ialah perubahan Badan Urusan Logistik dari Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi Perusahaan Umum, yang posisinya sama dengan perusahaan swasta. Dalam marxis, negara menjadi pelaku ekonomi, sedangkan dalam klasik, negara tidak menjadi pelaku ekonomi tapi hanya pengalokasi dan pemfasilitas ekonomi.

Niqthania